Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, saat konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan masyarakat luas di penjuru Indonesia atas terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di berbagai daerah menuai perhatian serius dari Parlemen. Mencermati dinamika yang sangat tinggi di tengah masyarakat pada 3 hari belakangan ini, Komisi XII DPR RI tepat selang satu hari usai rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menggelar konferensi pers dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025), Sugeng mengungkapkan Komisi XII DPR mengkritik keras kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang secara sepihak dan mendadak per-1 Februari tiba-tiba mengeluarkan aturan pengecer dihapus dari mata rantai atau tata kelola distribusi LPG 3 kilogram yang merupakan barang subsidi sehingga menyebabkan panic buying di tengah masyarakat lantas menyerbu pangkalan.

“Kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung yakni pengecer. Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di mana ada di kecamatan-kecamatan. Pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi dipotong sedemikian rupa cepat, tanpa melalui persiapan yang lain, maka terjadilah kekacauan, sehingga masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kilogram itu lantas menyerbu pangkalan,” ujar Sugeng.

“Dengan kemampuan pangkalan, dengan pekerja yang melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panic buying, sehingga kesannya adalah LPG 3 kilogram hilang di pangkalan. Sedangkan secara volume sebetulnya tetap. Tetapi sekali lagi, mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM secara mendadak, itulah yang menyebabkan panic buying, sehingga terjadilah antri panjang. Karena tadi, mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak,” sambung Sugeng.

Terkait hal itu, Sugeng menuturkan Komisi XII DPR RI mengapresiasi adanya tindakan pemulihan secara cepat oleh Presiden Prabowo Subianto yang turun gunung langsung mengoreksi kebijakan Menteri ESDM serta Presiden memerintahkan agar mata rantai pengecer LPG 3 kg tetap diaktifkan kembali dengan memformalkan fungsi pengecer menjadi sub pangkalan resmi. Dengan harapan, agar lebih tepat sasaran dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi tetap stabil untuk masyarakat.

Di mana nantinya, proses distribusi penjualan barang subsidi LPG 3 kg harus ada identifikasi bahwa harus sampai by name by address yang dialamatkan hanya kepada berhak membeli LPG 3 kilogram yakni hanya orang tidak mampu dan UMKM. Sebagaimana diketahui, nantinya  sub pangkalan yang akan menjalankan fungsi wajib didata resmi melalui aplikasi MAP (Merchant Apps Pangkalan) oleh Pertamina.

“Jadi, kita terimakasih telah dipulihkan lagi oleh Pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo sehingga sesuatu yang haru biru utamanya dalam 3 hari terakhir ini, Insya Allah mudah-mudahan kembali normal. Sekali lagi, kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator dan selaku pemangku kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak harus melalui sosialisasi yang tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang terjadi kemarin tentang LPG 3 kilogram,” pungkasnya menutup konferensi pers didampingi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dan segenap Anggota Komisi XII DPR RI. (pun/aha)